Masa Depan Akuntansi Sewa (JOINT PROJECT IASB – FASB ON LEASES)

(BAGIAN PERTAMA DARI DUA TULISAN)

Permasalahan mengenai Akuntansi sewa (lease) menjadi perhatian besar bagi dua standard setter di dunia yaitu IASB dan FASB. Kedua lembaga ini menjalankan proyek bersama untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan akuntansi untuk sewa (lease). Perkembangan terakhir adalah diterbitkannya Exposure Draft : Leases pada bulan Agustus 2010 dan diharapkan penyempurnaan atas Exposure draft : Leases ini pada kuartal ke-2 tahun 2013.

Dasar pemikiran dan tujuan dari proyek bersama ini antara lain adalah :

1. Akuntansi sewa yang sekarang ada kurang memenuhi kebutuhan user,

2. Kompleksitas –> kesulitan untuk mendefinisikan garis batas pembeda antara finance dan operating lease.

3. Menghilangkan klasifikasi dan akuntansi untuk operating lease (di sisi lessee), namun tetap ada bagi lessor dalam kasus tertentu.

 

RUANG LINGKUP

Yang tidak termasuk ruang lingkup standar ini adalah :

a. Kontrak yang mewakili pembelian/penjualan underlying asset

b. Sewa aset tak berwujud atau aset agrikultural

c. Sewa terkait eksplorasi atau penggunaan sumber daya alam

d. Komponen jasa dari kontrak yang mengandung unsur komponen jasa dan sewa, jika memenuhi kriteria tertentu

Yang termasuk dalam ruang lingkup standar ini :

a. Transaksi Jual dan sewa kembali (Sale and leaseback)

b. Subleases

c. In-substance purchase/sales

MEMBEDAKAN PENGAKUAN ATAS KONTRAK EKSEKUTORI DAN NON EKSEKUTORI

1. Mengakui kontrak eksekutori sebagai kontrak non eksekutori dalam kasus kontrak sewa. Contohnya adalah :

a. Kontrak jasa kebersihan gedung dengan penyedia jasa cleaning service selama 3 tahun dengan fee $100/tahun

b. Kontrak sewa mesin fotocopy selama 3 tahun dengan fee $100/tahun

Dalam kasus (a) dan (b) di atas, keduanya adalah termasuk kontrak eksekutori, namun karena (a) tidak melibatkan aset tertentu, maka tetap dianggap sebagai kontrak eksekutori biasa, sehingga tidak ada aset dan liabilitas yang diakui. Namun untuk kasus (b), kontrak tersebut melibatkan aset dan hak menggunakan aset (Right of Use Asset –> ROUAA). sehingga dalam kasus (b) penyewa harus mengakui aset berupa ROUA sebesar $300 dan liabilitas sewa $300.

2. Memisahkan Komponen Jasa

Lessee A melakukan kontrak sewa kendaraan yang meliputi pula perjanjian jasa pemeliharaan. Harga sewa adalah $1,000 per bulan termasuk jasa pemeliharaan $200. Maka dalam hal ini lessee harus membuat jurnal sebagai berikut :

ROUA                        800

Lease liabilities            800

Nilai kontrak pemeliharaan tidak diakui dalam ROUA dan lease liabilities.

AKUNTANSI SEWA – LESSEE

Dalam standar yang direvisi ini, Right of Use (ROUA) dan lease liabilities diakui dan diukur pada saat pengakuan sebesar nilai kini dari pembayaran sewa berkala (lease payment). Pengukuran lanjutan atas lease liability dan pembebanan bunga dilakukan dengan 2 pilihan model yaitu Single Lease Expense (SLE) dan Interest & Amortization (I&A).

Ketentuan model SLE :

-          Lease liabilities diukur dengan amortized cost

-          Mengakui biaya sewa secara garis lurus

-          Menyesuaikan nilai tercatat ROUA dan lease liabilities dengan selisih antara lease expense dan interest expense dari lease liabilities.

Ketentuan I&A Model

-          Lease liabilities diukur dengan amortized cost

-          Mengakui beban bunga dalam SOCI

-          Melakukan amortisasi atas ROUA secara garis lurus dan mengakui biayanya dalam SOCI.

Untuk sewa yang berjangka waktu kurang dari setahun, entitas dapat memilih menggunakan model operating lease atau model pengakuan aset/liabilitas.

Contoh kasus untuk kedua model adalah sebagai berikut :

PT A menyewa ruangan selama 5 tahun dengan total pembayaran $500 ($100 per tahun, dibayar setiap 31 Desember). Awal sewa adalah 1 Januari 2010. Jika digunakan discount rate 5%, maka nilai kini angsuran yang akan diakui sebagai ROUA dan LL adalah :

$100 x 3.7611 (PVOA 5%, 5 tahun) = $433

 

 

Tabel amortisasi sewa adalah sebagai berikut :

Date

Payment

Interest

Principal

Balance

Jan 1, 2010

           433.00

Dec 31, 2010

     100.00         21.65         78.35      354.65

Dec 31, 2011

     100.00         17.73         82.27      272.38

Dec 31, 2012

     100.00         13.62         86.38      186.00

Dec 31, 2013

     100.00           9.30         90.70         95.30

Dec 31, 2014

     100.00           4.77         95.23           0.07

Jika digunakan MODEL SLE, maka jurnal yang harus dibuat adalah :

Date Dr Acc Dr Amount Cr Acc Cr Amount Description
Jan 1, 2010 ROUA 433 Lease liability 433 Initial recognition
Dec 31, 2010 Lease liability 100 Cash 100 1st payment
  Rental Expense 100 Lease Liability 21.65 Rental Expense 1
      ROUA 78.35  
Dec 31, 2011 Lease liability 100 Cash 100 2nd payment
  Rental Expense 100 Lease Liability 17.73 Rental Expense 2
      ROUA 82.27  
Dec 31, 2012 Lease liability 100 Cash 100 3rd payment
  Rental Expense 100 Lease Liability 13.62 Rental Expense 3
      ROUA 86.38  
Dec 31, 2013 Lease liability 100 Cash 100 4th  payment
  Rental Expense 100 Lease Liability 9.30 Rental Expense 4
      ROUA 90.70  
Dec 31, 2014 Lease liability 100 Cash 100 5th  payment
  Rental Expense 100 Lease Liability 4.77 Rental Expense 5
      ROUA 95.23  

 

 

 

Jika digunakan MODEL I&A, maka jurnal yang harus dibuat adalah :

Date Dr Acc Dr Amount Cr Acc Cr Amount Description
Jan 1, 2010 ROUA 433 Lease liability 433 Initial recognition
Dec 31, 2010 Lease liability 100 Cash 100 1st payment
  Interest Expense 21.65 Lease Liability 21.65 Interest Expense 1
  Amortization Expense 86.6 ROUA 86.6 Amortization Expense 1
Dec 31, 2011 Lease liability 100 Cash 100 2nd  payment
  Interest Expense 17.73 Lease Liability 17.73 Interest Expense 2
  Amortization Expense 86.6 ROUA 86.6 Amortization Expense 2
Dec 31, 2012 Lease liability 100 Cash 100 3rd  payment
  Interest Expense 13.62 Lease Liability 13.62 Interest Expense 3
  Amortization Expense 86.6 ROUA 86.6 Amortization Expense 3
Dec 31, 2013 Lease liability 100 Cash 100 4th  payment
  Interest Expense 9.30 Lease Liability 9.30 Interest Expense 4
  Amortization Expense 86.6 ROUA 86.6 Amortization Expense 4
Dec 31, 2014 Lease liability 100 Cash 100 5th   payment
  Interest Expense 4.77 Lease Liability 4.77 Interest Expense 5
  Amortization Expense 86.6 ROUA 86.6 Amortization Expense 5

 

End of Part 1

| Leave a comment

UPDATES ON IFRS CONVERGENCE STATUS IN INDONESIA 2013

Sejak tahun 2008, proses konvergensi PSAK ke IFRS telah dilakukan di Indonesia melalui tahapan awal yang berakhir per 1 Januari 2012, dengan hasil telah dikonvergensikannya seluruh standard IFRS ke PSAK kecuali IFRS 1 First Time Adoption of International Financial Reporting Standards, IAS 41 Agriculture dan IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate. Demikian pula per 1 Desember 2012, DSAK IAI telah menerbitkan 40 standar (PSAK), 20 interpretasi (ISAK) dan 11 Pencabutan PSAK (PPSAK).

Beberapa isu yang sedang didiskusikan terkait konvergensi adalah yang menyangkut Akuntansi Tanah dan Akuntansi untuk Menara Telekomunikasi. Kedua isu tersebut telah dibawa ke pembahasan di tingkat IFRIC dan IASB. IFRIC telah memutuskan bahwa Akuntansi tanah tidak akan dimasukkan ke dalam agenda pembahasan, karena permasalahan ini dianggap isu yurisdiksional, dan berbasis pada fakta tertentu bahwa hak atas tanah memiliki karakteristik dari sewa (IAS 17). Untuk isu mengenai menara telekomunikasi, IFRIC sedang mencari jalan untuk melakukan amandemen atas ruang lingkup IAS 40 Investment Properties, untuk memasukkan property di luar tanah dan bangunan sebagai property investasi. Dengan dilakukannya amandemen tersebut aset seperti menara telekomunikasi dan aset lain yang memiliki karakteristik yang mirip dengannya dapat dicakup dalam standard tersebut.

Tahun 2013 dibuka dengan  pencabutan PSAK 51 Akuntabnsi Quasi Reorganisasi dan revisi atas PSAK 38 : Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Selanjutnya DSAK IAI memiliki rencana kerja 2013 sebagai berikut :

  1. Mengadopsi beberapa IFRS baru yang diterbitkan setelah 1 Januari 2009 sampai dengan 1 Januari 2013 sebagai berikut :
  • IFRS 9 : Financial Instruments
  • IFRS 10 : Consolidated Finbancial Statements
  • IFRS 11 : Joint Arrangements
  • IFRS 12 : Disclosure of Interest in Other Entities
  • IFRS 13 : Fair Value Measurements
  • IFRIC 18 : Transfer of Assets from Customer
  • IFRIC 19 : Extinguishing Financial Liabilities with Equity
  • IFRIC 20 : Stripping Cost in the Production Phase of a Surface Mine
  1. Serta melakukan amandemen atau revisi atas SAK yang telah ada atas perubahan signifikan dari IFRS yang terjadi antara 1 Januari 2009 – 1 Januari 2013 yaitu :
  • Revisi PSAK 1 karena perubahan pada IAS 1
  • Revisi PSAK 24 karena perubahan pada IAS 19
  • Revisi PSAK 4 karena perubahan pada IAS 27
  • Revisi PSAK 12 dan 15 karena perubahan pada IAS 28 dan IAS 31
  1. Revisi minor atas beberapa PSAK untuk mengurangi beda SAK dan IFRS per 1 Januari 2013
  2. Mengembangkan analisis terhadap isu-isu terkait standard akuntansi untuk entitas nirlaba, pedoman akuntansi entitas kecil dan kebutuhan akan ditetapkannya lapisan lain akuntansi di Indonesia.

Belajar dari pengalaman mengenai adanya ketidaksiapan industri dan praktisi menghadapi perubahan pada PSAK, DSAK menekankan pentingnya entitas untuk melakukan analisis mengenai dampak standar baru terhadap proses bisnis entitas.

Dan menurut pendapat saya, kalangan akademisi juga harus segera melakukan persiapan untuk menghadapi perubahan yang cukup besar dalam bidang standard akuntansi tersebut dengan selalu mengikuti perkembangan terkini standard akuntansi di Indonesia.

Terakhir untuk rekan-rekan mahasiswa, jangan pernah merasa enggan untuk memahami lebih dalam PSAK dan IFRS. Gelombang perubahan belum berhenti bahkan semakin kencang dan bagi anda tidak ada pilihan lain kecuali ikut terlibat, atau bahkan menjadi Agent of Changes.

 

Disarikan dari presentasi Ketua DSAK-IAI Rosita Uli Sinaga dalam Internatiional Seminar : IFRS Dynamics 2013 and Beyond : Impact to Indonesia ditambah dengan pendapat pribadi penulis

| Tagged | Leave a comment

PERBEDAAN KERANGKA KONSEPTUAL US GAAP & IFRS

Seperti kita ketahui, terdapat perbedaan antara kerangka konseptual dari standar akuntansi Amerika (US GAAP) dan IFRS. Dalam proses harmonisasi kedua standar tersebut, IASB dan FASB melakukan kerjasama dalam bentuk Project, untuk meng-harmonisasi-kan kerangka konseptual. Project bersama tersebut menyusun tahapan sebagai berikut :

Fase                            Topics

A                                 Objectives and qualitative characteristics

B                                 Definitions of elements, recognition and derecognition

C                                 Measurement

D                                 Reporting entity concept

E                                  Boundaries of financial reporting, and Presentation and Disclosure

F                                  Purpose and status of the framework

G                                 Application of the framework to not-for-profit entities

H                                 Remaining Issues, if any

Pada bulan September 2010, fase A sudah diselesaikan, sedangkan fase yang sedang berjalan hingga saat ini adalah fase B, C dan D

(Sumber : http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+Framework/Conceptual+Framework.htm

Ringkasan perbedaan kerangka konseptual kedua standar tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Level 1 : Objectives of Financial Reporting:

US GAAP IFRS
  • To provide information useful for investment and credit decisions.
  • Provide information about the financial position, performance and changes in financial position of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions.
  • To provide information useful for predicting the amount, timing, and uncertainty of future cash flows to the business.
  • Users are present & potential investors, employees, lenders, suppliers & other trade creditors, customers, governments & their agencies & the general public.
  • To provide information about economic resources, claims against those resources, and changes in both.

Level 2 Qualitative Characteristics of Accounting Information

US GAAP IFRS
Relevance – Ingredients:

  • Predictive value – helps users predict outcome of past, present, and future events
  • Feedback value – helps to confirm or correct prior predictions
  • Timeliness – available before loses capacity to influence a decision
Relevance – Ingredients:

  • Predictive value
  • Confirmatory value
  • Materiality
Reliability –Ingredients:

  • Representational faithfulness
  • Neutral
  • Verifiable
Reliability

  • Faithful representation
  • Neutrality
  • Substance over form
  • Prudence (when there is uncertainty, errors on the side of providing more info and ensure conservatism (lower assets/revenues, higher liabilities/expense)
  • Completeness
Comparability Comparability
Consistency

 

Conceptual Framework Level 2 Elements of Financial Statements

US GAAP IFRS
Assets

Liabilities

Equity

Investment by Owners

Distributions to Owners

Comprehensive Income

 

Revenues

Gains

Expenses

Losses

Asset

Liabilities

Equity

Capital Maintenance  (resulting from the revaluation of assets and liabilities)

Income (Revenues and gains)

Expenses (Expenses and losses)

Conceptual Framework Level 3 Recognition and Measurement – Basic Assumptions

US GAAP IFRS
  1. Going Concern
  2. Economic Entity
  3. Monetary Unit
  4. Periodicity
  1. Going concern
  2. Accrual Basis

 

Conceptual Framework Level 3 Recognition and Measurement – Principles

US GAAP IFRS
  1. Historical Cost
  1. Revenue Recognition
  1. Matching
  2. Full Disclosure
  1. Historical cost
  2. Current cost (what would have to be paid today to acquire an equivalent asset.  This often results in the same valuation as fair value)
  3. Realizable value (amount of cash that would be currently obtained if asset is disposed of)
  4. Fair value
  5. Revenue Recognition
  6. Expense Recognition
  7. Full disclosure

Conceptual Framework Level 3 Recognition and Measurement – Constraints

US GAAP IFRS (in reference to Level 2 Relevance & Reliability Qualitative Characteristics)
1. Cost benefit

2. Materiality

3. Industry practices

4. Conservatism

  1. Balance between benefit and cost
  2. Timeliness
  3. Balance between qualitative characteristics

Sumber : www.sba.pdx.edu

Posted in IFRS Corner | 1 Comment

PENERAPAN KONSEP NILAI REALISASI BERSIH (NET REALIZABLE VALUE) DALAM PENILAIAN PERSEDIAAN

Persediaan pada prinsipnya dicatat pada nilai historis, namun ketika nilai persediaan turun di bawah harga perolehannya, maka terjadi penyimpangan dari prinsip tersebut. Nilai persediaan turun dapat disebabkan karena keuangan, perubahan tingkat harga jual, ataupun kerusakan persediaan. Dengan kata lain bahwa entitas dapat mengabaikan prinsip biaya historis ketika kemampuan persediaan untuk menghasilkan pendapatan turun di bawah nilai historisnya.

Nilai Realisasi Bersih (NRV)

PT XYZ yang bergerak di bidang manufaktur memiliki persediaan yang belum selesai (WIP) senilai $950 (cost) dan $1,000 (Sales), perkiraan biaya menyelesaikan WIP tersebut  adalah sebesar $50 dan estimasi biaya untuk menjual adalah sebesar $200.

Maka Nilai Realisasi bersih dapat dihitung dengan rumus :

Selling Price – Estimated Cost to Complete – Estimated Cost to Sell

= $1,000 – $50 – $200 = $750

sehingga, dalam laporan keuangannya entitas melaporkan nilai persediaannya sebesar $750, dan mengakui rugi penurunan nilai persediaan (loss on inventory writedown) sebesar $200.

ILUSTRASI LOWER OF COST AND NET REALIZABLE VALUE (LCNRV)

Penerapan Metode LCNRV ini dapat dilakukan atas setiap persediaan secara individual, ataupun atas kelompok persediaan yang sejenis. Contoh kasusnya adalah adalah pada perusahaan makanan sebagai berikut:

Detil Persediaan ($)

Food

Cost

NRV

Nilai Inventory

Spinach

80,000

120,000

80,000

Carrots

100,000

110,000

100,000

Cut Beans

50,000

40,000

40,000

Peas

90,000

72,000

72,000

Mixed Vegetables

95,000

92,000

92,000

TOTAL NRV

384,000

 

Jika diterapkan secara kelompok hasilnya adalah sebagai berikut:

Food

Cost

NRV

Nilai Inventory

Frozen food

Spinach

80,000

120,000

Carrots

100,000

110,000

Cut Beans

50,000

40,000

NRV FROZEN FOOD

230,000

270,000

230,000

Canned Food

Peas

90,000

72,000

Mixed Vegetables

95,000

92,000

NRV Canned Food

185,000

164,000

164,000

Total Inventory Value per group

394,000

Total Inventory Values per Total

415,000

434,000

415,000

Taken from : Kieso, Weigant, Warfield, Intermediate Accounting IFRS edition Volume 1

MENCATAT NET REALIZABLE VALUE

Terdapat 2 metode pencatatan NRV yaitu yang disebut dengan COGS Method dan Loss Method. Apabila diketahui bahwa :

COGS (sebelum penyesuaian ke NRV)

$108,000

Ending inventory (cost)

82,000

Ending inventory (NRV)

70,000

 

Maka pencatatan dengan menggunakan kedua metode di atas adalah sebagai berikut:

COGS Method :                                COGS                                                                                    12,000

Inventory                                                                            12,000

Loss Method :                   Loss due to decline of inventory to NRV                                12,000

Inventory                                                                            12,000

Alternatif metode pencatatan lainnya adalah dengan menggunakan estimasi, yaitu dengan mengkredit akun allowance to reduce inventory to NRV, sehingga jurnal yang terjadi adalah :

Loss due to decline of inventory to NRV                                12,000

Allowance to reduce inventory to NRV                  12,000

Apabila dalam tahun berikutnya NRV menjadi $74,000 maka entitas dapat mencatatnya sebagai recovery of inventory loss dengan jurnal sebagai berikut:

Allowance to reduce inventory to NRV                  4,000

Recovery of inventory loss                                          4,000

 

Sumber : Kieso, Weygant, Warfield – Intermediate Accounting IFRS Edition, Volume 1

Posted in IFRS Corner | 2 Comments

SEJARAH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

Saat ini IFRS merupakan trend pembahasan yang sangat popular, karena adanya wacana penerapan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS pada tahun 2012 nanti. Proses ini biasa disebut dengan berbagai istilah seperti konvergensi, harmonisasi, adaptasi  atau adopsi, yang sebenarnya memiliki arti yang tidak sama.

Arti konvergensi yang diambil dari kata convergence adalah keadaan menuju satu titik pertemuan; memusat (lihat http://www.artikata.com/arti-336173-konvergensi.html diakses 16/08/2011). Sehingga proses konvergensi  PSAK ke IFRS dapat diartikan sebagai PSAK akan dibawa ke satu titik pertemuan dengan IFRS. Ada 3 cara melakukan proses konvergensi yaitu dengan :

1. Adaptasi

membuat standar akuntansi sendiri yang disesuaikan dengan IFRS

2. Adopsi

mengambil dan memakai langsung standard dari IFRS

3. Harmonisasi

membuat standar akuntansi sendiri yang tidak bertentangan dengan IFRS

Jadi sebenarnya Indonesia mengambil cara ke-2 yaitu adopsi, namun dengan membuat beberapa penyesuaian dengan kondisi di Indonesia.

Kemudian banyak pelaku bisnis dan penyusun laporan keuangan bertanya, sejak kapan sebenarnya IFRS itu ada ? Siapa lembaga penyusun dan penerbit standarnya dan apa sebenarnya bedanya dengan International Accounting Standards (IAS).

TONGGAK SEJARAH TERKAIT INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD (IAS) ATAU INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

Tahun 1966

Sejarah International Accounting Standards (IAS) dimulai pada tahun ini dengan pengajuan proposal pembentukan kelompok studi yang beranggotakan the Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dan Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA). Proposal ini pada tahun 1967 disetujui dengan dibentuknya Accountants International Study Group (AISG).

Tahun 1973

International Accounting Standard Committee (IASC) dibentuk secara resmi, dengan maksud dan pesan sponsor yang jelas, bahwa semua standard akuntansi internasional yang akan diterbitkan oleh badan ini harus memenuhi syarat yaitu “be capable of rapid acceptance and implementation world-wide”.

Dalam 27 tahun umurnya, IASC menerbitkan 41 standar yang dikenal dengan IAS.

Tahun 1997

Dibentuk suatu badan interpretasi yang disebut dengan Standing Interpretation Committee (SIC), yang memiliki tugas mempertimbangkan perdebatan atas isu yang timbul menyangkut suatu standard, dan menyusun suatu panduan untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Interpretasi yang diterbitkan oleh badan ini berjumlah 33 SIC sepanjang umur hidupnya.

Tahun 2000

Pada bulan Mei tahun ini, IOSCO (International Organisation of Securities Commissions) menyetujui penggunaan IAS untuk penerbitan saham antar Negara (cross border listing) dengan press release 17 May 2000.

Tahun 2001

Pada bulan April tahun ini, IASC melakukan restrukturisasi dengan membentuk IASB (International Accounting Standard Board) yang akan menjadi pengganti IASC sebagai standard setter, sementara IASC menjadi foundation. Pada saat ini juga diputuskan bahwa IASB akan melanjutkan pengembangan IAS yang telah diterbitkan sebelumnya, dan memberi nama standard baru yang diterbitkannya dengan nama IFRS (International Financial Reporting Standards). IAS yang belum digantikan dengan IFRS tetap berlaku. Standar pertama yang merupakan produk IASB adalah IFRS 1 : First Time Adoption of IFRS tahun 2003.

Sedangkan komite penerbit interpretasi berganti nama dari SIC menjadi IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee) pada bulan Juli dan sejak itu menerbitkan IFRIC interpretation. Pada tahun 2010 komite ini berganti nama lagi menjadi IFRS Interpretation Committee.

Posted in IFRS Corner | 1 Comment

Liabilitas Jangka Pendek, Provisi dan Kontinjensi

LIABILITAS

Definisi liabilitas adalah :

  1. Kewajiban kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu,
  2. Pelunasannya akan mengakibatkan mengalirnya sumber daya entitas keluar mengikuti manfaat ekonomi yang diperoleh.

 

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek meliputi beberapa item seperti hutang usaha, biaya yang masih harus dibayar, hutang pajak, pembayaran di muka pelanggan dan lain-lain yang memenuhi kriteria pengakuan liabilitas sesuai PSAK 1 (Revisi 2009). Liabilitas yang timbul dapat didasari atas peristiwa masa lalu yang bersifat kontraktual atau perjanjian kontraktual antara entitas dengan pihak ketiga yang biasa disebut dengan kewajiban kontraktual (cotractual obligations); contohnya adalah hutang usaha yang didasarkan pada kontrak yang lazim berbentuk order pembelian, hutang pajak yang didasarkan atas kewajiban entitas untuk membayar pajak dalam bentuk kepemilikan NPWP. Namun demikian entitas juga harus mengakui kewajiban yang timbul karena praktek masa lalu yang dilakukan entitas yang memberikan ekspektasi kepada pihak lain bahwa entitas akan melakukan hal yang sama di masa sekarang, yang biasa disebut dengan kewajiban konstruktif (constructive obligations). Kewajiban konstruktif contohnya adalah hutang bonus (karena tidak ada kontrak antara entitas dengan karyawannya yang menyebutkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban membayarkan bonus).

Pengakuan liabilitas jangka pendek dilakukan dengan jurnal sebagai berikut :

 

Inventory/Expenses                XXX

Accounts Payable                   XXX

Mencatat hutang usaha

 

Expenses                                 XXX

Accrued Expenses                  XXX

Mencatat biaya yang masih harus dibayar

 

Income Tax Expense               XXX

Income Tax Payable                XXX

Mencatat hutang pajak

 

Bonus Expense                       XXX

Bonus Payable                                    XXX

Mencatat beban bonus (kewajiban konstruktif)

 

PROVISI

Provisi adalah liabilitas yang belum pasti jumlah maupun waktunya. Yang membedakan provisi dengan liabilitas jangka pendek lainnya adalah mengenai waktu dan jumlahnya yang belum pasti.

Maka entitas dapat mengakui provisi jika memenuhi 3 kriteria di bawah

 

Yang membedakan dari liabilitas jangka pendek lainnya adalah poin keempat yaitu entitas dapat melakukan estimasi yang handal atas jumlah maupun waktu dari liabilitas (provisi).

Umumnya entitas mengetahui peristiwa masa lalu yang mengakibatkan adanya kewajiban kini. Namun dalam kasus tertentu, dibutuhkan pendapat ahli untuk menentukan kewajiban kini yang timbul. Misalnya : untuk kasus hukum, diperlukan pendapat ahli hukum atau pengacara untuk menentukan jumlah kewajiban dan kemungkinan menang atau kalahnya suatu perkara.

Beberapa contoh provisi adalah sebagai berikut :

  1. Warranty (Garansi)

Warranty expense/liabilities timbul dari peristiwa masa lalu yaitu penjualan produk, megakibatkan timbulnya kewajiban kini yang membutuhkan aliran sumberdaya untuk melunasinya, namun jumlah klaim dan kapan klaim dilakukan masih belum pasti. Maka entitas wajib mencatat provisi dengan dasar pengalaman masa lalu terkait penjualan produk yang sama.

Contoh kasus :

PT ABC menjual produk berupa CD player. Berdasarkan pengalaman masa lalu diperoleh fakta bahwa untuk rata-rata 1000 produk yang dijual dalam setahun :

-          Biaya untuk klaim garansi kerusakan berat adalah sebesar Rp. 10.000.000 dengan probabilitas 10%

-          Biaya untuk klaim garansi kerusakan berat adalah sebesar Rp. 20.000.000 dengan probabilitas 30%

-          Probabilitas pelanggan tidak melakukan klaim adalah 60%.

Dari fakta di atas dapat dihitung estimasi biaya garansi sebesar 10% (10.000.000) + 30% (20.000.000) + 60% (0) = Rp. 7.000.000. dan entitas dapat menjurnal :

 

Warranty Expense                         7.000.000

Warranty Payable (Provisi)                             7.000.000

 

  1. Perkara Hukum (Law Suit)

PT XYZ sedang mengalami perkara pengadilan karena masalah hak cipta dan posisi perkara memberatkan perusahaan. Berdasarkan pendapat hukum pengacara perusahaan didapat 3 kemungkinan hasil dari perkara tersebut sebagai berikut :

-          PT XYZ harus membayar penalty sebesar $ 1,000,000 dalam jangka waktu 2 tahun (probabilitas : 60%, peluang terjadinya paling mungkin).

-          PT XYZ harus membayar penalty sebesar $ 2,000,000 dalam jangka waktu 3 tahun (probabilitas 10%, worst scenario).

-          PT XYZ harus membayar penalty sebesar $ 500,000 dalam jangka waktu 1 tahun (probabilitas 30%, best scenario).

Dengan tingkat bunga diskonto 5%, maka besarnya provisi yang dapat diakui entitas dapat diukur sebagai berikut :

 

Dibulatkan menjadi $ 860,000, maka jurnal yang dicatat adalah :

 

Legal Expense                               860,000

Legal obligation (Provisi)                    860,000

 

  1. Onerous Contract (Kontrak Memberatkan)

Adalah kontrak dimana biaya yang tak dapat terhindarkan untuk melaksanakan kontrak tersebut melebihi manfaat yang diperoleh. Contoh : PT DEF menyewa tanah dan bangunan dari PT RST selama 4 tahun dengan bentuk sewa operasi dan menjalankan produksinya di tempat itu. Pada tahun ke 2, PT DEF karena pertimbangan tertentu memindahkan pabriknya ke tempat lain, namun tidak dapat membatalkan sewa operasi dengan PT RST untuk sisa 2 tahun. Demikian juga PT DEF tidak dapat menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain (sublease). Karena kondisi tersebut maka PT DEF dapat mencatat sisa beban sewa 2 tahun tersebut sebagai provisi pada tanggal neraca.

 

  1. Restrukturisasi

Restrukturisasi menimbulkan kewajiban konstruktif berupa pembayaran pesangon untuk karyawan yang di-PHK atau dipindahtugaskan. Entitas dapat mencatat provisi atas kewajiban konstruktif yang timbul jika entitas telah memiliki rencana formal yang detail terkait restrukturisasi yang meliputi :

-          Bisnis atau bagian usaha yang akan ditutup

-          Lokasi utama yang dipengaruhi

-          Lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah tenaga kerja yang diberikan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja

-          Pengeluaran yang akan terjadi

-          Saat penerapan rencana tersebut

 

LIABILITAS KONTINJEN

Didefinisikan sebagai : kewajiban yang mungkin terjadi (possible), sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya akan dikonfirmasikan dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang belum pasti dan di luar kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi yang bersifat signifikan dan dapat diprediksi (walaupun bukan berupa estimasi yang handal) dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan, sedangkan yang tidak diabaikan.

RANGKUMAN PERBEDAAN PROVISI DAN LIABILITAS KONTINJENSI

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Nelson Lam, Peter Lau, Intermediate Financial Reporting an IFRS Perspective, 1st edition, Mc Graw Hill, Singapore.
  2. Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) 57 : Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi, Revisi 2009, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta
Posted in IFRS Corner | Leave a comment

Aset Tetap (Property, Plant ad Equipments) Part 1 : Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset tetap merupakan unsur terbesar dari keseluruhan aset pada beberapa entitas. Hal tersebut menyebab isu-isu terkait pengakuan, pengukuran dan penyusutan aset tetap merupakan isu yang critical bagi entitas. Selain itu hampir semua entitas memiliki item aset tetap, tanpa memandang jenis usahanya.

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan dalam PSAK 16 (Revisi 2007) : Aset Tetap yang menyangkut seluruh praktek kontemporer menyangkut aset tetap, termasuk hal-hal baru yang sebelumnya tidak dibahas secara mendalam maupun dipraktekkan dalam pelaporan keuangan entitas, seperti akuntansi komponen (component accounting) dan model revaluasian.

  1. Tujuan dan Ruang Lingkup Standar

PSAK 16 (Revisi 2007) : Aset Tetap bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas pada aset tetap dan perubahan atas investasi tersebut. Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan dan rugi penurunan nilai atas aset tetap.

PSAK 16 tidak berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang, seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui (diatur dalam PSAK tersendiri). Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aset yang terkait dengan hak penambangan dan reservasi tambang.

  1. Definisi aset tetap

Pada masa lalu aset tetap (property, Plant and Equipment) sering disebut juga aktiva tetap (fixed asset) yang memiliki pengertian sebagai aktiva berwujud yang dikuasai untuk tujuan pemanfaatan jangka panjang. Dalam pengertian baru yang terdapat dalam PSAK 16 (revisi 2007), definisi tersebut dipertajam dengan memperhatikan dua unsur yaitu cara penggunaan dan masa penguasaan oleh entitas, sehingga aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang :

2.1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa,untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative; dan

2.2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

  1. Pengakuan Biaya Perolehan Awal Aset Tetap

Paragraf 7 PSAK 16 (Revisi 2007) menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap dapat diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

  1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
  2. Biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal

Dalam praktek sering terjadi kesulitan untuk menentukan biaya perolehan mana yang memenuhi kriteria pengakuan tersebut di atas. Hal ini disebabkan banyaknya item yang memenuhi salah satu criteria namun tidak memenuhi kriteria yang lain.

PSAK memberikan setidaknya 3 contoh item yang biasanya menjadi perdebatan mengenai dapat diakui atau tidaknya item tersebut sebagai aset tetap pada saat pengakuan awal, yaitu

3.1. suku cadang dan peralatan pemeliharaan (par 8)

3.1.1.        Suku cadang dan peralatan yang memenuhi kriteria aset tetap adalah suku cadang utama dan peralatan siap pakai yang diperkirakan akan digunakan oleh entitas selama lebih dari 1 periode dan suku cadang dan peralatan pemeliharaan yang hanya dapat digunakan untuk suatu aset tetap tertentu.

3.1.2.        Suku cadang dan peralatan pemeliharaan yang tidak memenuhi criteria pada poin 3.1.1 di atas biasanya dicatat sebagai persediaan dan diakui dalam laporan laba rugi pada saat dikonsumsi.

Karena PSAK tidak menentukan unit ukuran dalam pengakuan suatu aset tetap, maka diperlukan pertimbangan dalam penerapan criteria pengakuan yang sesuai dengan kondisi tertentu entitas. Sehingga dapat terjadi suatu pengakuan aset secara agregasi terhadap unit-unit yang tidak signifikan secara individual. Contohnya adalah cetakan dan perkakas. (par 9).

3.2. Aset tetap yang diperoleh untuk alasan keamanan

Perlengkapan pemadam kebakaran diperoleh untuk alasan keamanan. Perolehan aset semacam ini tidak memenuhi criteria pengakuan aset karena tidak menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang secara langsung. Namun demikian, aset ini mendukung aset lain untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, sehingga aset ini memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap.

3.3. Aset tetap yang terkait dengan penanganan limbah

Mirip dengan aset dalam poin 3.2, aset inipun tidak memenuhi kriteria pengakuan aset no 1, namun memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap karena aset tersebut memungkinkan entitas memperoleh manfaat ekonomi masa di masa depan yang lebih besar dari aset lainnya, dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh jika tidak dilakukan pengadaan atas aset tetap tersebut.

  1. Biaya-biaya setelah pengakuan awal

4.1. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan.

Biaya-biaya perawatan sehari-hari yang biasanya terdiri atas biaya tenaga kerja, bahan habis pakai dan suku cadang kecil  biasanya dicatat sebagai biaya pemeliharaan dan perbaikan,karena tidak memenuhi criteria pengakuan aset tetap. Namun demikian entitas dapat mengakui biaya penggantian komponen dalam jumlah tercatat aset tetap apabila pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset. Contoh: penggantian interior pesawat terbang, dapat dilakukan lebih dari satu kali sepanjang umur rangka pesawat.

4.2. Biaya Inspeksi

Agar aset tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan, perlu dilakukan inspeksi teratur terlepas apakah ada komponen yang diganti. Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi criteria pengakuan. Sisa jumlah tercatat biaya inspeksi terdahulu (jika ada) dihentikan pengakuannya. (par 14).

  1. Pengukuran Awal

5.1. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset tetap meliputi :

  1. Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Diskon yang dimaksud tidak termasuk diskon tunai (cash discount), yang merupakan diskon yang diperoleh karena pembeli membayar dalam periode diskon.
  2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Beberapa biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

-          Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap

-          Biaya penyiapan lahan untuk pabrik

-          Biaya handling dan penyerahan awal

-          Biaya perakitan dan instalasi

-          Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil bersih sehubungan dengan pengujian tersebut, misalnya barang contoh yang diproduksi dari aset yang sedang diuji.

-          Komisi professional

Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain menghasilkan persediaan. Entitas harus menerapkan PSAK 14 : Persediaan terhadap biaya-biaya yang terkait dengan kewajiban untuk membongkar, memindahkan dan merestorasi lokasi aset yang terjadi dalam suatu periode tertentu sebagai akibat dari pemakaian aset tersebut untuk menghasilkan persediaan selama periode tersebut. Biaya-biaya tersebut diukur dan diakui sebagai kewajiban sesuai dengan PSAK 57 (Revisi 2009) : Provisi, Kewajiban Kontinjen dan Aset Kontinjen.

Posted in IFRS Corner | Leave a comment